|| Aku Pemikir || MEMBAWA KELAINAN DI DALAM PERSPEKTIF DAN SUDUT PANDANG KE ARAH PEMBENTUKAN MINDA TERBUKA

JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Kalimantan Timur, Luther Kombong menyatakan, sejumlah kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia menuntut agar daerahnya dilepaskan saja, selanjutnya masuk ke dalam wilayah Negara Malaysia.

"Masyarakat yang berdomisili di daerah Krayan, Sebatik dan Ligitan selalu menuntut agar daerahnya dilepaskan saja untuk bergabung dengan Malaysia," kata Luther Kombong, mengungkap sebagian hasil kunjungan masa resesnya ke Kaltim, di gedung DPD, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (11/5).

Hal yang mendorong mereka untuk ingin bergabung dengan Malaysia, kata Luther, karena secara de facto seluruh kebutuhan hidupnya sehari-hari didatangkan dari Malaysia. "Bahkan uang sebagai alat transaksi mereka di sana tidak lagi menggunakan mata uang rupiah. Mereka lebih mempercayai ringgit Malaysia."

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh anggota DPD asal Sulawesi Utara, Ferry FX Tinggogoy. Menurut Ferry, telah terjadi kesenjangan infrastruktur yang sangat signifikan pada setiap wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia.

"Di daerah perbatasan Krayan misalnya. Ada kesepakatan kedua negara Indonesia-Malaysia yang secara bersamaan membangun berbagai infrastruktur wilayah perbatasan dengan total biaya yang sama dalam ukuran mata uang dollar Amerika Serikat. Hasilnya, Malaysia dapat membangun gedung kantor, jalan permanen, listrik dan penyediaan air bersih. Sementara di Krayan dengan jumlah dana yang sama hanya bisa membangun kakus tanpa air dan seikit kantor yang cocok untuk kandang Kambing," kata Ferry.

Padahal, kata Ferry, daerah Krayan itu penghasil beras terbaik di dunia dan menjadi konsumsi para petinggi kerajaan baik di Malaysia maupun di Brunei Darrusalam.

"Pedagang asal Brunei dan Malaysia membeli beras itu seharga 3 Ringgit dari petani Krayan. Dengan hanya bermodalkan kemasan maka pedagang Brunei dan Malaysia menjual beras itu dengan 30 Ringgit untuk setiap kilonya," imbuh Jenderal Purnawiran Bintang Dua itu.

Terakhir, anggota Komite I dan mantan Ketua Pansus Perbatasan Negara DPD RI itu juga mempertanyakan pembangunan jembatan selat Sunda yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Sumatera.

"Pembangunan jembatan Selat Sunda itu benar-benar menyakiti masyarakat Indonesia Wilayah Timur yang masih berkutat dengan kemiskinan dan sangat menggantungkan hidup dari kebaikan Negara Malaysia dan Brunei Darrusalam," tukasnya. (fas/jpnn)

Inilah bukti bahawa betapa negara jiran kita meyakini Malaysia adalah sebuah negara yang maju dan stabil. Tindakan mereka ini membuktikan betapa kerajaan kita menjaga kebajikan rakyat.

Orang kita terlalu sempit pemikiran dan tidak cuba untuk berfikir lebih luas dari itu.  Cuba lihat bagaimana keadaan di negara lain dan waktu itulah kita akan sedar yang kita sudah cukup beruntung dilahirkan di Malaysia. Kerajaan ada salahnya? Tak perlu kita menafikan tetapi tidak semua kebijakan kerajaan itu salah. Banyak betul dari salahnya.

Apa tindakan kerajaan jika mereka mengatahui perkara ini?